Oh Aduhai. Dampak Buruk PSN Mengemuka: Dari Bantaeng ke Merauke, Ruang Hidup Terancam

MAKASSAR, RAKYAT NEWS – Proyek Strategis Nasional (PSN) kembali menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat sipil. Meskipun tercatat telah menimbulkan puluhan pelanggaran hak asasi manusia di berbagai daerah, proyek-proyek ini tetap dilanjutkan tanpa ada pertanggungjawaban yang jelas.

Isu ini menjadi sorotan utama dalam diskusi publik bertajuk “PSN dan Dampaknya terhadap Ruang Hidup Masyarakat” yang akan digelar pada Minggu, 1 Juni 2025 di Chapel, Fort Rotterdam, Makassar.

Diskusi ini merupakan bagian dari rangkaian Makassar International Writers Festival (MIWF) 2025, yang tahun ini bekerja sama dengan Rumata’, Project Multatuli, dan Amnesty International Indonesia.

Acara ini terbuka untuk umum dan dapat diikuti oleh siapa saja yang peduli terhadap keadilan sosial dan lingkungan hidup.

Menurut laporan Komnas HAM yang dirilis pada akhir 2024, terdapat setidaknya 114 aduan yang masuk terkait pelanggaran dalam proyek PSN selama periode 2020 hingga 2023.

Pelanggaran-pelanggaran ini mencakup penggusuran paksa, kerusakan lingkungan, kriminalisasi terhadap warga, hingga kecelakaan kerja yang terjadi di lokasi-lokasi proyek strategis tersebut.

Narti Kusuma Dewi, salah satu pembicara dalam diskusi ini, akan berbagi langsung pengalamannya sebagai perwakilan masyarakat yang terdampak industri nikel di Bantaeng. Suaranya menjadi sangat penting dalam menyampaikan bagaimana proyek yang disebut strategis justru mengorbankan ruang hidup warga.

Sementara itu, Yasinta Moiwend, perempuan adat asal Merauke, akan menceritakan dampak langsung proyek Lumbung Pangan terhadap komunitas adat di wilayahnya. Proyek ini telah lama menuai protes karena mengancam tanah ulayat dan budaya masyarakat adat Papua khususnya Papua wilayah selatan

Diskusi juga akan menghadirkan Abdul Azis Dumpa, Direktur LBH Makassar, yang selama ini aktif membela hak-hak masyarakat terdampak proyek pembangunan. Ia akan mengupas aspek hukum dan ketimpangan dalam prosedur pengambilan keputusan terkait PSN yang kerap mengabaikan partisipasi publik.