RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Ketua DPC PDI Perjuangan Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, mengungkapkan adanya temuan relawan Ganjar-Mahfud
RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menilai gugatan Ganjar-Mahfud seharusya dilayangkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum
RAKYAT NEWS, JAKARTA – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Suhartoyo akan membatasi jumlah kuasa hukum dan saksi sidang Perselisihan Hasil
RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk
RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima satu sengketa Pilpres, 13 sengketa Pileg DPR/DPRD, dan dua sengketa Pileg DPD di
RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo akan menggugat hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK) setelah
RAKYAT NEWS, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi menolak gugatan terkait legalitas ganja untuk digunakan dalam pengobatan medis dalam Pasal 1 angka
RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Yusril Ihza Mahendra bilang, mereka
RAKYAT NEWS, JAKARTA – Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Henry Yosodiningrat mengatakan selain mengumpulkan sejumlah bukti
RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) tetapkan putusan terkait perkara nomor 6/PUU-XXII/2024 yang melarang pengurus partai untuk
RAKYAT.NEWS, MAKASSAR – Asosiasi Usaha Hiburan Makassar (AUHM) dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulsel bersama para pelaku
RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diminta untuk menunda penunjukan 48 Penjabat (Pj) kepala daerah setelah ada
RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan perkara nomor 141/PUU-XXI/2023 terkait batas usia minimal
RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Permohonan uji materi ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold pada Pasal 222 Undang-undang Nomor 7
RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) digugat seorang advokat, Rudy Hartono untuk uji materi Pasal 169 huruf q UU No. 7 tahun 2017
