“Penyidik membuka kemungkinan tersebut diduga dari hasil pemeriksaan saksi terakhir ada upaya-upaya tersebut,” kata Juru Bicara KPK Tessa, Jumat (19/7/2024).

Namun, Tessa menolak untuk memberikan detail lebih lanjut terkait proses penyelidikan baru dalam kasus Harun.

Ia hanya menyebut bahwa KPK memiliki bukti permulaan yang mengindikasikan adanya tindak pidana dalam penghalangan penyelidikan Harun Masiku.

“Ada dugaan ke sana,” kata Tessa.

Kasus Proyek DJKA Kemenhub

Selain kasus Harun Masiku, Hasto juga terlibat dalam dugaan korupsi proyek pembangunan dan perawatan jalur kereta di DJKA Kemenhub.

Hasto dipanggil oleh KPK selaku konsultan proyek tersebut pada Jumat, meskipun dalam dokumen administrasi, Hasto terdaftar sebagai konsultan.

Namun, Hasto tidak hadir karena baru menerima undangan pada pagi hari. Pengacaranya menyebut bahwa Hasto tidak terlibat dalam kasus DJKA.

“Untuk undangan klarifikasi Mas Hasto sebagai saksi belum bisa dipenuhi karena baru mendapatkan info panggilan pagi tadi sedangkan sudah ada jadwal kegiatan lainnya hari ini,” kata Ronny kepada Kompas.com, Jumat.

Dalam penjelasannya, Hasto menegaskan bahwa tidak memiliki keterlibatan dalam proyek tersebut dan hanya terdaftar sebagai konsultan karena pengalaman kerjanya di BUMN.

“Saya pribadi tidak ada sangkut pautnya dengan hal tersebut. Tidak ada bisnis, kalau saya disebut sebagai konsultan, memang di KTP saya, karena dulu saya bekerja di BUMN, kata Hasto di DPP PDI-P, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2024).

Hasto menduga bahwa pemanggilannya terkait dengan Pilpres 2019 berdasarkan informasi dari Wasekjen PDIP terkait DJKA.

“Kalau berdasarkan keterangan dari Wasekjen, itu dikaitkan dengan Pilpres 2019, di mana posisi saya saat itu sebagai Sekretaris Tim Pemenangan (Jokowi-Ma’ruf Amin),” kata Hasto, Saat itu, kata Hasto, terdapat pihak yang memberikan bantuan untuk kampanye pemenangan Jokowi-Ma’ruf.