Diduga Lakukan Nepotisme, LKBHMI Minta Presiden Copot Sekjen KPU

RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI) HMI Cabang Jakarta Pusat–Utara menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta Pusat, Senin (26/5/2025).

Dalam aksi tersebut, massa menuntut pencopotan Sekretaris Jenderal KPU RI, Bernad Dermawan Sutrisno, atas dugaan keterlibatannya dalam praktik nepotisme dan korupsi pengadaan sewa jet pribadi pada Pemilu 2024.

Koordinator aksi, Raja Rambe, dalam orasinya menyatakan bahwa pihaknya mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memanggil dan memeriksa Bernad Dermawan Sutrisno yang diduga menyalahgunakan wewenang demi kepentingan pribadi dan kelompoknya dalam proyek pengadaan sewa private jet yang disebut merugikan keuangan negara.

“Kami meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera memanggil dan memeriksa Saudara Bernad Dermawan Sutrisno terkait dugaan korupsi sewa jet pribadi yang diduga merugikan keuangan negara,” tegas Raja dalam aksi tersebut.

Diketahui, dugaan korupsi pengadaan sewa pesawat jet pribadi oleh KPU RI pada Pemilu 2024 telah dilaporkan ke KPK RI. Laporan tersebut menyoroti adanya kejanggalan nilai kontrak yang tidak sesuai dengan pagu anggaran.

Berdasarkan data yang disampaikan LKBHMI, pagu anggaran KPU pada saat itu sebesar Rp 46 miliar, namun nilai kontrak pengadaan jet pribadi tersebut mencapai Rp 65 miliar yang dilakukan pada periode Januari hingga Februari 2024.

Selain dugaan korupsi, massa aksi juga menyoroti praktek nepotisme yang diduga dilakukan oleh Sekjen KPU RI. LKBHMI mengungkapkan bahwa Bernad diduga mengangkat sejumlah kerabat dekatnya untuk menempati posisi strategis di lingkungan KPU RI tanpa melalui mekanisme perekrutan yang semestinya.

Salah satu nama yang disebut dalam aksi tersebut adalah Drs. Syakir, mantan pejabat di Kementerian Desa yang pernah menjabat sebagai Kasubag Verifikasi Desa.

Menurut LKBHMI, Drs. Syakir sebelumnya memiliki rekam jejak yang bermasalah, namun tetap diminta secara khusus oleh Sekjen KPU untuk dipindahkan ke KPU RI. Bahkan, dalam beberapa tahun terakhir, Drs. Syakir disebut mengalami peningkatan jabatan yang signifikan tanpa proses seleksi yang transparan.

“Bahwa kami juga meminta kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI untuk melakukan inspeksi khusus terkait dugaan nepotisme dalam pengangkatan Drs. Syakir oleh Sekjen KPU,” ujar Raja.

Saat ini, Drs. Syakir disebut menjabat sebagai Kepala Perbendaharaan sekaligus merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, sebuah posisi yang menurut LKBHMI didapatkan tanpa mekanisme yang jelas.

Sebagai bentuk tanggung jawab etik, massa aksi juga mendesak DKPP RI agar segera memberikan sanksi tegas kepada Sekjen KPU dan Drs. Syakir. Mereka menilai hal ini penting untuk menjaga integritas lembaga penyelenggara pemilu.

Di penghujung aksi, Raja Rambe juga menyerukan kepada Presiden RI Prabowo Subianto agar segera mencopot Bernad Dermawan Sutrisno dari jabatan Sekretaris Jenderal KPU RI.

“Kami meminta kepada Presiden RI untuk mencopot Saudara Bernad Dermawan Sutrisno sebagai Sekretaris Jenderal KPU karena diduga terlibat dalam praktik korupsi dan nepotisme yang merusak integritas lembaga pemilu,” pungkas Raja Rambe.

Aksi berlangsung damai dan diikuti puluhan peserta dari LKBHMI. Mereka membentangkan poster dan spanduk bertuliskan berbagai tuntutan serta menyampaikan orasi secara bergantian di depan Gedung KPU RI. (*)