Kanwil DJP Sulselbartra dan Polda Sultra Perkuat Sinergi Penegakan Hukum Pajak

RAKYAT.NEWS, KENDARI – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Kanwil DJP Sulselbartra) terus memperkuat kerja sama lintas lembaga dalam rangka memastikan pencapaian target penerimaan negara.

Salah satu langkah konkret dilakukan melalui audiensi dengan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara (Polda Sultra) yang berlangsung di Markas Polda Sultra, Kota Kendari, Senin (28/7).

Audiensi tersebut menjadi momentum strategis dalam menyelaraskan pemahaman dan strategi antara dua institusi penting negara, khususnya dalam mendukung sistem perpajakan yang berintegritas dan menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat.

Rombongan Kanwil DJP Sulselbartra dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil DJP Sulselbartra, YFR Hermiyana, bersama jajaran pejabat eselon III. Mereka diterima langsung oleh Kapolda Sultra Irjen Pol Didik Agung Widjanarko beserta jajaran pimpinan utama Polda.

Dalam sambutannya, YFR Hermiyana menegaskan pentingnya komunikasi aktif dengan pemangku kepentingan daerah, termasuk unsur Forkopimda. Ia menekankan bahwa dukungan dari institusi kepolisian sangat vital dalam membangun kesadaran dan kepatuhan pajak di masyarakat.

“Direktorat Jenderal Pajak memiliki tugas menghimpun penerimaan negara di sektor perpajakan. Untuk mencapai hal itu, kami memerlukan dukungan seluruh pihak, termasuk Polda Sultra, dalam penegakan hukum, serta penguatan kesadaran pajak di masyarakat. Sinergi ini adalah kunci membangun sistem perpajakan yang sehat dan berintegritas,” ujar Hermiyana.

Beberapa isu strategis yang dibahas dalam audiensi ini mencakup penegakan hukum dan pengawasan berbasis kewilayahan, yang diarahkan untuk menciptakan mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur dan responsif. Hal ini menjadi penting dalam menghadapi potensi pelanggaran di bidang perpajakan serta dalam menciptakan lingkungan fiskal yang adil dan berkeadilan.

Kolaborasi antara Kanwil DJP Sulselbartra dan Polda Sultra diharapkan dapat mempercepat proses penegakan hukum pajak, memberikan efek jera terhadap pelanggaran, sekaligus mendorong kepatuhan secara menyeluruh. Langkah ini dinilai krusial dalam membangun fondasi penerimaan negara yang berkelanjutan.