Sedangkan dokumen yang dimiliki pihak penggugat adalah dua bukti surat kwitansi transaksi jual beli untuk dua ruko pada tahun 2015 atas nama kedua belah pihak yakni penggugat Ronny Ratumbuysang dan tergugat almarhum Soebiyanto tidaklah mungkin karena kondisi itu telah dikuasakan ke Soediyanto tahun 2013, tutur Burhan Kamma dengan tegas.

Maka Burhan Kamma Marausa, mewakili kliennya Robby Oeilex meminta dan memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda untuk membatalkan keputusan PN Balikpapan karena dinilai cacat hukum dan diduga terindikasi palsu, itu yang pertama. Dan kedua memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda untuk melakukan pemeriksaan kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara Nomor: No: 130/PDT.G/2025/PN.BPP.

Karena ketidak cermatannya majelis hakim PN Balikpapan dengan menyatakan jual beli antara penggugat dan Soebiyanto (tergugat) berdasarkan kwitansi tertanggal 3 juni 2015, atas dua bidang tanah beserta bangunannya seluas 75 meter persegi adalah sah dan mengikat.

Sehingga kekeliruan yang dilakukan majelis hakim PN Balikpapan melalui keputusannya itu, maka pihak kuasa hukum tergugat meminta kepada Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda pada putusan Nomor: No: 130/PDT.G/2025/PN.BPP itu dibatalkan, yang saat ini sedang diajukan banding.

Dan kedua, memohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda untuk melakukan pemeriksaan kepada majelis Hakim inisial AW, AC, dan AS yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini Nomor: No: 130/PDT.G/2025/PN.BPP. (Kml)

 

YouTube player