MAKASSAR – Direktur Laksus Muhammad Ansar meminta Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto melakukan evaluasi terhadap kinerja direksi Perumda Parkir Makassar. Ia menilai banyak sengkarut perparkiran yang tidak tuntas hingga saat ini.

“Faktanya kita juga melihat bahwa keluhan masyarakat soal jukir liar tak pernah tuntas. Kedua, potensi-potensi parkir sangat besar, tetapi tidak berbanding lurus dengan pendapatan Perumda Parkir,” terang Ansar, Jumat (5/1/2024).

Menurut Ansar, sudah sepatutnya, direktur Perumda dievaluasi berkala. Sebab, Perumda adalah penghasil PAD, bukan sekadar ‘tempat duduk’ bagi koneksi-koneksi politik wali kota.

“Harusnya kan di Perumda itu memang ditempatkan orang-orang kompeten yang bisa memberikan perubahan pada pendapatan daerah. Bukan tempat yang disiapkan bagi tim-tim sukses,” ketus Ansar.

Realitasnya kata dia, semua perusahaan daerah hanya jadi tempat bercokol para koneksi politik wali kota, tanpa melihat kompetensi. Akibatnya, terjadi banyak degradasi kinerja.

Tidak ada perubahan pada Perumda Parkir. Baik dalam etos kerja maupun secara profit.

“Karena itu Pak Danny tak boleh membiarkan ini berlarut-larut. Harus berani lakukan evaluasi. Masa pejabat eselon 2 dievaluasi per 3 bulan, tapi Perumda Parkir tidak. Inikan bisa jadi preseden buruk bagi cara Danny menilai,” ketusnya.

Selanjutnya, Ansar juga mendesak ada audit terbuka terhadap pendapatan Perumda Parkir. Ia menilai, pendapatan Perumda Parkir tak rasional.

“Potensi parkir kita besar dan bertambah setiap waktu. Tapi PAD dari sektor ini sangat kecil. Tidak sebanding dengan jumlah objek yang. Makanya kita minta ini ada audit terbuka,” tandasnya.

Sebelumnya, muncul banyak keluhan warga soal maraknya jukir liar. Objek-objek tertentu yang harusnya bebas dari retribusi parkir, justru mereka manfaatkan.