Prabowo Janji Tingkatkan Gaji Hakim Agung yang ‘Mandek’ 12 Tahun
07/10/2024 17:56
Mahkamah Agung telah mengeluarkan Putusan Nomor 23P/HUM/2018 yang menekankan perlunya peninjauan ulang pengaturan penggajian hakim.
“Dengan demikian, pengaturan penggajian hakim yang diatur dalam PP 94/2012 saat ini sudah tidak memiliki landasan hukum yang kuat. Oleh karena itu, revisi terhadap PP 94/2012 untuk menyesuaikan penghasilan hakim menjadi sangat penting dan mendesak,” tutupnya.
IKUTI BERITA LAINNYA DIGOOGLE NEWS
RAKYAT NEWS, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap cara mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer
RAKYAT NEWS, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini masih memeriksa Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer
Masa pencegahan berlangsung dari 11 Agustus 2025 hingga 11 Februari 2026, dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan penyidikan. KPK juga mengungkap
Sementara itu, di luar penanganan KPK, Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR RI juga menemukan dugaan ketidakwajaran dalam pelaksanaan ibadah haji
Dalam kurun waktu satu bulan terakhir, sedikitnya enam kasus berhasil diungkap dengan barang bukti puluhan paket sabu dan ribuan butir obat daftar G.
RAKYAT NEWS, GORONTALO – Seorang anggota Brimob Polda Gorontalo, Bripda Farhan Mahieu, dilaporkan ke Propam karena meninggalkan acara
RAKYAT NEWS, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengirimkan surat kepada Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mencegah mantan
Sebagai mitra strategis Basarnas, Kalla Rescue sejauh ini juga tanggap terhadap berbagai bencana yang terjadi di Sulawesi Selatan, khususnya bencana
“Kami berharap dengan jaringan tokoh-tokoh masyarakat yang tergabung di KMB, segala potensi dapat diarahkan untuk membantu percepatan pembangunan
“Atas nama keluarga besar Karang Taruna Kota Makassar, saya mengucapkan selamat kepada Bapak Budisatrio Djiwandono yang telah resmi mengemban
RAKYAT NEWS, JAKARTA – Antarmobil, layanan jasa antar-jemput kendaraan terpercaya, kini menghadirkan promo spesial bagi pelanggan setianya. Promo
Tentang PermitPro.id PermitPro.id adalah konsultan perizinan yang berkomitmen mendukung pelaku usaha di berbagai sektor melalui layanan pengurusan
HGU Berakhir, Aktivitas PTPN Dinilai Ilegal Warga menegaskan perlawanan mereka semakin beralasan karena sejak Juli 2024, Hak Guna Usaha (HGU) PTPN di
Suasana rapat berlangsung penuh kehangatan dengan antusiasme tinggi dari seluruh peserta. Berbagai aspek teknis, mulai administrasi, alur acara,
“Bahannya melimpah, mudah diolah, dan pasarnya ada di hampir seluruh dunia. Produk-produk seperti ini yang harus kita dorong agar punya nilai
RAKYAT NEWS, JAKARTA – Tingginya angka kematian jamaah haji Indonesia yang mencapai 447 orang tahun ini menjadi perhatian serius pemerintah.
RAKYAT NEWS, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap cara mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer
Tinggalkan Balasan