Diduga TSM dan Melanggar, Paslon Sarif-Qalby Resmi Laporkan KPU Jeneponto ke DKPP

Melalui laporan ini, tim tagline ‘Kita Bersama’ berharap, DKPP dapat segera melakukan pemeriksaan terhadap KPU Jeneponto dan memberikan sanksi jika terbukti melanggar.

“Kami percaya DKPP, akan bertindak independen dan tegas untuk menangani laporan ini demi menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi,” tegasnya.

Langkah pelaporan ini merupakan bagian dari komitmen, untuk mengawal pelaksanaan pemilu yang bersih dan berkualitas sesuai dengan amanat undang-undang.

Diketahui, Bawaslu Sulawesi Selatan (Sulsel) mempertanyakan keputusan KPU Kabupaten Jeneponto, yang tidak melaksanakan rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) di delapan tempat pemungutan suara (TPS) pada Pilkada 2024.

Hal ini diungkapkan Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana, usai rekapitulasi suara Pilgub Sulsel di Makassar, Minggu (8/12/2024).

Menurut Mardiana, Jeneponto menjadi perhatian khusus karena terdapat sejumlah catatan peristiwa di TPS.

Salah satunya di TPS 005 Kelurahan Tolo Barat, Kecamatan Kelara, yang direkomendasikan PSU akibat adanya pemilih tidak memenuhi syarat namun diberi kesempatan memilih.

“Kenapa direkomendasikan PSU? Karena ada 51 pemilih DPK dalam kondisi abnormal,” jelasnya.

Selain itu, ditemukan pemilih yang mencoblos di dua TPS berbeda. Bawaslu menilai, pentingnya penjelasan KPU Jeneponto terkait alasan tidak melaksanakan PSU yang sudah direkomendasikan.

Untuk itu, PSU diminta dilakukan demi memastikan integritas dan kejelasan data pemilu. Saksi pemilu juga berhak mempertanyakan temuan ini untuk membuktikan keabsahannya.

Mardiana menegaskan, syarat pelaksanaan PSU telah diatur jelas dalam regulasi, termasuk jika ditemukan pemilih tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) atau mencoblos di TPS yang berbeda. (*)