KKP Bongkar Penyelendupan 52 Ribu BBL Senilai Rp7,8 Miliar, Ini Modusnya!
11/12/2024 20:26
Berdasarkan data PMO sepanjang tahun 2024, Ditjen PSDKP bersama dengan aparat penegak hukum (APH) lainnya telah berhasil menggagalkan penyelundupan BBL senilai Rp754 miliar atau sebanyak 5.525.108 BBL.
IKUTI BERITA LAINNYA DIGOOGLE NEWS
RAKYAT NEWS, JAKARTA – Terpidana kasus penganiayaan, Mario Dandy Satriyo, saat ini sedang menghadapi sidang perihal dugaan pencabulan terhadap
“Kita akan berusaha terus mencari fakta-fakta real pelanggaran yang mengarah pada TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Massif. Untuk barang
Melalui laporan ini, tim tagline ‘Kita Bersama’ berharap, DKPP dapat segera melakukan pemeriksaan terhadap KPU Jeneponto dan memberikan
RAKYAT NEWS, JENEPONTO – Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2024, Kejaksaan Negeri Jeneponto melaksanakan penyuluhan
Dalam acara penyuluhan hukum antikorupsi yang diadakan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Jeneponto, Kasi Pidana Umum (Pidum), Kasmawati Saleh,
“Dengan pendidikan yang baik dan kesadaran kolektif, kita dapat membangun masa depan yang bebas dari korupsi,” tutupnya. Kegiatan
Dengan demikian, penting bagi kita untuk mengingat kembali dan senantiasa memegang teguh sumpah jabatan yang telah diucapkan untuk dapat diterapkan
Demikian pula, pengakuan dari anggota KPPS di Kecamatan Kelara tentang tanda tangan nama siluman menjadi bukti nyata tentang masalah tersebut. Akibat
RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, telah menyatakan bahwa Amerika Serikat (AS) dan Jepang
Termasuk bawang merah Sulbar. Namun, saat ini masih tergantung pada Kabupaten Enrekang. Majene hingga Polman bisa membudidaya bawang merah.
RAKYAT NEWS, JAKARTA — Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memperkuat upaya pemberantasan mafia di sektor obat dan makanan melalui kerja sama
RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Mahmakah Konstitusi akan memulai sidang gugatan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada tahun 2025. Sidang akan
Produk OBA dan SK yang diedarkan secara daring dilakukan oleh pelaku usaha (seller official) maupun usaha mikro kecil (UMK) seller non-official. BPOM
3. Prosedur Proses pengadilan dalam PTUN diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Prosesnya lebih formal
Dengan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR RI, dan PLN, program BPBL diharapkan dapat terus berlanjut, membuka peluang bagi
Sebuah keunggulan lain yang dimiliki KALLA adalah keragaman bisnis yang dikelolanya. Hal ini memungkinkan karyawan untuk bekerja di berbagai
Guna mendukung mobilitas, personel siaga juga dibekali dengan peralatan lengkap termasuk kendaraan truck crane sebanyak 12 unit, kendaraan motor
Tinggalkan Balasan