KPK Ungkap Dua Asosiasi Terlibat Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

RAKYAT NEWS, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya perkembangan baru dalam penyidikan dugaan korupsi terkait kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2023–2024.

Lembaga antirasuah tersebut menyatakan bahwa terdapat dua asosiasi agen perjalanan haji yang diduga ikut terlibat dalam proses penentuan kuota haji khusus.

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa asosiasi-asosiasi tersebut berperan dalam proses pembagian 20.000 kuota haji tambahan yang dibagi rata antara kuota reguler dan kuota khusus.

“Ada dua atau tiga asosiasi kalau tidak salah. Dua ya, kalau tidak salah,” ujar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dikutip dari Republika.co.id, Kamis (14/8/2025).

Menurut Asep, komunikasi antara para agen perjalanan haji anggota asosiasi dengan pejabat di Kemenag menjadi pintu masuk dalam pengaturan distribusi kuota tersebut.

“Pembagiannya melalui asosiasi ini. Jadi, semua asosiasi kemudian membagi-bagikan (kuota haji khusus, red.) kepada seluruh travel (agensi perjalanan haji),” katanya.

Namun demikian, Asep menambahkan bahwa kuota tersebut tidak didistribusikan secara merata.

“Ada yang dapat banyak, dan ada yang dapat sedikit. Tergantung daripada besar kecilnya travel itu,” ujarnya.

KPK sebelumnya mengumumkan telah memulai penyidikan atas kasus dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan distribusi kuota dan pelaksanaan haji tahun 2023–2024 pada 9 Agustus 2025.

Penyidikan itu diumumkan setelah pemeriksaan terhadap mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, yang dilakukan pada 7 Agustus 2025.

Selain itu, KPK juga menyampaikan bahwa mereka tengah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung potensi kerugian keuangan negara dalam perkara ini.

Pada 11 Agustus 2025, lembaga tersebut menginformasikan bahwa estimasi awal kerugian negara akibat kasus ini mencapai lebih dari Rp1 triliun. Tiga orang telah dicegah ke luar negeri, termasuk mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas.