Mandek Era Firli, KPK Didesak Tuntaskan 3 Korupsi Besar di Pemkab Polman

MAKASSAR – KPK didesak menuntaskan sejumlah kasus dugaan korupsi di Pemkab Polewali Mandar (Polman) yang mandek di era Firli Bahuri. Ada tiga kasus mangkrak yang masuk radar KPK sejak 2020.

Direktur Laksus Muhammad Ansar mengatakan, ada sejumlah laporan kasus korupsi di Sulsel dan Sulbar yang mandek dalam 3 tahun terakhir. Di Sulbar, kasus korupsi di Pemkab Polman termasuk yang mendapat atensi besar dari KPK.

“Ada tiga laporan korupsi di Pemkab Polman yang sekarang bergulir di KPK. Kita harapkan setelah pergantian pimpinan dari Firli Bahuri ke Nawawi Pomolango, akan ada progres penyelidikan yang lebih serius” ujar Ansar, Selasa (23/4/2024).

Pada 2020 lalu, KPK menyelidiki dugaan penyimpangan APBD di Pemkab Polman. KPK telah menyita sejumlah dokumen, namun kasus ini tak menunjukkan kemajuan signifikan.

Ansar berharap KPK segera melanjutkan pengusutan kasus tersebut. Ansar yakin KPK telah menemukan bukti-bukti yang mengarah pada perbuatan melawan hukum.

“Kita dorong KPK setelah melanjutkan penyelidikan. Sebab dari penyitaan dokumen pada 2020 lalu kita yakini telah ditemukan bukti. Artinya kasus ini bisa segera ditingkatkan ke penyidikan,” terang Ansar.

Adapun tiga kasus Pemkab Polman yang ditangani KPK yakni dugaan penyelewengan anggaran Covid-19, dugaan penyimpangan penggunaan APBD dari 2016 hingga 2021 di Pemkab dan DPRD serta yang tiga penyaluran anggaran hibah.

Ansar mengatakan, tiga kasus ini diharapkan menjadi prioritas penanganan karena estimasi kerugian negara di dalamnya cukup besar. Kedua, kata dia, ini melibatkan pejabat daerah secara terstruktur.

“Ada dugaan kongkalikong antara eksekutif dan legislatif. Dan ini terjadi secara masif sejak lama,” tandasnya.

Ansar mengaku telah melayangkan surat ke KPK terkait tiga kasus ini. Termasuk beberapa penyimpangan pembangunan infrastruktur di Sulsel.