Diduga Lakukan Nepotisme, LKBHMI Minta Presiden Copot Sekjen KPU

Menurut LKBHMI, Drs. Syakir sebelumnya memiliki rekam jejak yang bermasalah, namun tetap diminta secara khusus oleh Sekjen KPU untuk dipindahkan ke KPU RI. Bahkan, dalam beberapa tahun terakhir, Drs. Syakir disebut mengalami peningkatan jabatan yang signifikan tanpa proses seleksi yang transparan.

“Bahwa kami juga meminta kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI untuk melakukan inspeksi khusus terkait dugaan nepotisme dalam pengangkatan Drs. Syakir oleh Sekjen KPU,” ujar Raja.

Saat ini, Drs. Syakir disebut menjabat sebagai Kepala Perbendaharaan sekaligus merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, sebuah posisi yang menurut LKBHMI didapatkan tanpa mekanisme yang jelas.

Sebagai bentuk tanggung jawab etik, massa aksi juga mendesak DKPP RI agar segera memberikan sanksi tegas kepada Sekjen KPU dan Drs. Syakir. Mereka menilai hal ini penting untuk menjaga integritas lembaga penyelenggara pemilu.

Di penghujung aksi, Raja Rambe juga menyerukan kepada Presiden RI Prabowo Subianto agar segera mencopot Bernad Dermawan Sutrisno dari jabatan Sekretaris Jenderal KPU RI.

“Kami meminta kepada Presiden RI untuk mencopot Saudara Bernad Dermawan Sutrisno sebagai Sekretaris Jenderal KPU karena diduga terlibat dalam praktik korupsi dan nepotisme yang merusak integritas lembaga pemilu,” pungkas Raja Rambe.

Aksi berlangsung damai dan diikuti puluhan peserta dari LKBHMI. Mereka membentangkan poster dan spanduk bertuliskan berbagai tuntutan serta menyampaikan orasi secara bergantian di depan Gedung KPU RI. (*)