RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD membentuk Tim Percepatan Reformasi Hukum. Hal itu sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) sebagaimana yang disampaikan pada tanggal 26 September 2022 saat itu, tentang urgensi untuk mereformasi hukum di Indonesia.

Diketahui, berdasarkan Kepmenko Nomor 63 Tahun 2023, tanggal 23 Mei 2023, bekerjasama dengan kemitraan (Partnership of Governance Reform).

Menurutnya, arahan Presiden tersebut dilatarbelakangi oleh munculnya beberapa kasus yang mencuat di publik. “Seperti penangkapan oknum Hakim Agung dan pejabat-pejabat tinggi lain dalam berbagai kasus, sehingga teridentifikasi di tengah masyarakat bahwa penegakan hukum kita mengalami krisis,” ungkapnya.

Lanjut Mahfud MD, maraknya KKN dan penyalahgunaan wewenang oleh oknum aparat penegak hukum, politisi, dan pejabat-pejabat pemerintahan.Merosotnya independensi dan netralitas lembaga-lembaga penegak hukum.Pembuatan aturan hukum yang sarat konflik kepentingan dan mengabaikan transparansi dan partisipasi.Banyak masalah lain sehingga hasil Sigi TII memotret bahwa indeks persepsi korupsi kita tergolong rendah.

Ia merinci, tim ini terdiri dari Pengarah yaitu Menko Polhukam, Ketua : Sugeng Purnomo, Deputi Bidkoor Hukum dan Hak Asasi Manusia-Kemenko Polhukam, Wakil Ketua : Laode Syarief (Kemitraan), dan 4 (empat) kelompok kerja (Pokja), yakni: (1) Pokja Reformasi Pengadilan dan Penegakan Hukum; (2) Pokja Reformasi Hukum Sektor Agraria dan Sumber Daya Alam; (3) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; dan (4) Reformasi Sektor Peraturan Perundang-undangan.

Setelah dibentuk, lanjut Mahfud MD, tim langsung bekerja dan melakukan pertemuan dengan berbagai kementerian/lembaga serta berdiskusi dengan 32 organisasi masyarakat sipil,Tim telah menyusun rekomendasi yang dituangkan dalam laporan hasil kerja. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 September 2023, jam 16:30 WIB, Menko Polhukam bersama Tim Percepatan Reformasi Hukum diterima Bapak Presiden yang didampingi Mensetneg di Istana Bogor.